Perguruan Tinggi bisa ikut berkontribusi sebagai profesi ahli persaingan usaha. Kontribusi ini merupakan salah upaya memberikan masukan dan telaah akademik, terkait berbagai kasus persaingan usaha terutama yang terjadi di daerah yang belum memiliki Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI.
Demikian terungkap dalam silaturahmi dan diskusi antara Komisioner KPPU RI, M Afif Hasbullah dengan civitas Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat, di aula PWNU Sumbar, Jl Kali Ciliwung No 10 Padang, Kamis (23/8/2018) sore.
“Mengadukan persoalan terkait persaingan usaha bagi orang Sumbar, mesti pergi ke Kota Medan, Sumatera Utara terlebih dulu, karena di kota itu yang ada perwakilan KPPU. Ini terasa memberatkan,” ungkap moderator diskusi, Afriendi dalam pengantarnya.
Menjawab itu, Afif menerangkan, pengaduan persaingan usaha tak mesti harus mendatangi kantor KPPU RI maupun KPD KPPU yang ada di sejumlah kota di Indonesia. “Pengaduan bisa melalui surat, email, saluran telepon atau menghubungi langsung komisioner KPPU maupun anggota KPD KPPU,” terang pria yang akrab dipanggil AHA ini.
Hal senada dikatakan Kepala KPPD Medan, Ramli Simanjuntak yang ikut hadir dalam diskusi tersebut. Menurut dia, Provinsi Sumbar yang termasuk dalam wilayah kerja KPD KPPU Medan, bisa melayangkan seluruh pengaduan yang termasuk dalam ruang lingkup UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Jika merasa berat datang langsung ke KPD KPPU di Jl Gatot Subroto No 148B, Kota Medan, Sumatera Utara, silahkan layangkan pengaduan melalui email pada alamat kpd_medan@kppu.go.id. Yang penting, setiap pengaduan harus disertai data yang lengkap dan jelas. Sehingga, bisa dikonfirmasi ulang jika hasil telaah terhadap laporan itu, memang termasuk dalam ranah persaingan usaha tidak sehat,” terang Ramli.
AHA (baju biru tengah) pada sesi foto pasca melakukan diskusi dengan dosen-dosen UNU dan Pengurus PWNU Sumatera Barat
Selain itu, terang Ramli, setiap pelapor juga bisa memonitor langsung perkembangan laporan yang telah dikadukan ke KPPU. “Kita transparan dalam penanganan setiap laporan yang masuk,” tegasnya.
Ramli menjanjikan, akan memperbanyak forum diskusi dengan dosen terutama bidang Ekonomi dan Hukum di Sumbar, dalam berbagi pengetahuan tentang persaingan usaha tidak sehat dan mekanisme kerja KPPU dalam menangani perkara yang masuk.
“Forum ini nanti akan kita manfaatkan untuk mengupas berbagai persoalan terkait persaingan usaha tidak sehat. Hingga pertengahan 2018 ini, cukup banyak laporan masuk dari Sumbar ke KPPU Medan. Mayoritas terkait dengan proses tender di berbagai instansi, baik itu bersumber dari APBN maupun APBD,” tambah dia