Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang mendukung dan menghambat diratifikasinya konvensi HAM di Indonesia dengan mengkaitkan dengan wacana berpikir HAM universal dan HAM partikular dan hukum sebagai pelindung masyarakat. Hipotesis yang diajukan adalah: politik hukum ratifikasi konvensi HAM dipengaruhi konfigurasi politik Sistematika dari pendekatan deduktif dalam penelitian ini disusun berdasarkan periodeisasi kekuasaan Orde Baru dan Reformasi, namun demikian periodeisasi perkembangan pandangan maupun pemikiran sejak masa Kemerdekaan sampai tumbangnya Orde Lama juga akan dikemukakan. Kemudian dalam setiap periode yang dianalisa tersebut dijelaskan tentang konstelasi HAM dalam pengertian hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait HAM (khususnya yang asalnya berbentuk konvensi) yang menjadi produk suatu rezim tertentu dan penggolongan hak tertentu. Sehingga pada akhirnya, diharapkan dapat tercapai suatu kesimpulan tentang corak politik hukum HAM pada masing- masing periode yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum ratifikasi konvensi HAM didukung dan dipengaruhi oleh faktor konfigurasi politik, termasuk pandangan yang dipakai yakni HAM partikular dan HAM universal.

Abstract: In Indonesia Human right (HAM) problem ever become the debate, kind from its conception, its regulation, and also its law enforcement. Since a period of Old Order, New Order until Order of Reform face of HAM in Indonesia look the pattern which ebb to embraced conception, law product yielded and also its execution. This matter caused by social factor influence, politics and also cultural exist in Indonesian nation. Beside that condition of HAM execution in Indonesia still be ugly so that need the make-up of HAM protection specially ratify the international HAM convention. A political study punish in bearing to comprehend the growth punish the HAM in Indonesia of vital importance, because will be able to be known by the policy pattern of HAM legislation of every certain range of time. Its result, that a period of Liberal Democracy HAM get the important portion in law and regulation, but do not that way a period of Democracy Led cause of a lot of political intervention of President Soekarno. Later Then at early days of New order a HAM start paid attention to, but do not continue to come up with final a period of New Order, because New Order show the attitude repressive of HAM, and at Reform era is straightening and HAM protection more paid attention to with the application policy some law protecting HAM. But that way, at period of reform is straightening of HAM not yet seen the goodness, because of still to the number of HAM collision following imbalance of confession Civil rights Will and Political with the Rights Economy, proved Cultural and Social with not yet the ratification of International Convention on Civil and Political Rights and also International Convention on Economic, Social and Cultural Rights. to pass Through of ratification expected a democratic society materialization effort and also functioned Law as medium of people protector will be existed.

Kata Kunci : Hukum Tatanegara, Ratifikasi Konvensi HAM, Human Right (HAM), Ratification, Legal Policy, Convention

Baca versi lengkap di: http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/23030

*Tesis pada S2 Ilmu Hukum (Hukum Kenegaraan) Universitas Gajah Mada dengan promotor Prof. Dr. M. Mahfud, MD.,S.H.,S.U di tahun 2003

**Pada tahun 2005, tesis ini diterbitkan ulang menjadi buku dengan menggandeng Unisda dan Penerbit Pustaka Pelajar

Previous articleMemperingati HUT Ke 76 Republik Indonesia
Next articleHoax In Legal Perspective and Literacy Education in Digital Era